JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto segera merealisasikan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas total seratus gigawatt. Selain pembangunan fasilitas tersebut, pemerintah berencana memensiunkan tigabelas gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel.
Prabowo mengutarakan bahwa fase awal dari agenda tersebut bakal dimulai pada tahun ini lewat instalasi tenaga surya berkapasitas tigapuluh gigawatt.
"Tahun ini, kami akan bangun 30 GW pembangkit listrik tenaga surya dan hentikan 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel," jelas Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Tahun Sidang 2026–2027 dan Penyampaian RUU APBN 2027 di DPR, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dia mengemukakan bahwa nusantara dianugerahi paparan sinar surya hampir sepanjang waktu. Menurut pandangannya, tidak masuk akal apabila wilayah kepulauan di tanah air terus menanti kapal pengangkut bahan bakar minyak solar demi mendapatkan aliran listrik.
Dia pun menegaskan bahwa fasilitas surya mampu menopang kedaulatan energi hingga skala pedesaan. Prabowo menginformasikan bahwa idealnya setiap desa mempunyai fasilitas tenaga surya berkapasitas satu megawatt.
Merujuk pada kalkulasinya, negara berpotensi menghemat anggaran hingga tujuhpuluh tiga koma sembilan triliun rupiah per tahun berkat realisasi fasilitas surya masif tersebut.
"Dengan PLTS 100 Giga Watt, negara akan hemat setidaknya Rp73,9 triliun setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik kami. Matahari Indonesia tidak boleh terbuang. Anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa harus kami manfaatkan untuk kemakmuran rakyat," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa peletakan batu pertama fase perdana proyek energi surya tersebut rencananya dilangsungkan di Pulau Dewata. Bahlil menyebutkan bahwa agenda permulaan itu bakal dipimpin langsung oleh sang kepala negara.
Kendati demikian, Bahlil belum merinci jadwal pasti penyelenggaraan acara tersebut.
"Nanti saya lagi usahakan meminta jadwal Bapak Presiden untuk kami peresmian tahap pertama terhadap PLTS 100 gigawatt tahap pertama. Kan kami buat master plan dengan perencanaan. Mungkin kami akan buat di Bali," ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin (3/8/2026).
Menyangkut posisi proyek strategis tersebut di dalam dokumen perencanaan ketenagalistrikan nasional, Bahlil menegaskan bahwa seluruh mekanisme serta aturan perizinan berada di bawah otoritas kementerian yang dipimpinnya.
Karenanya, dia menjamin seluruh tahapan serta syarat administratif akan dipenuhi tuntas sebelum pelaksanaan seremoni perdana.