JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memaparkan bahwa administrasi negara telah menutup kurang lebih 1.000 lokasi pertambangan timah tak berizin di Bangka Belitung sepanjang tahun 2025.
Prabowo menginstruksikan aparat penegak hukum untuk menyelidiki keterlibatan oknum pejabat jika operasional pertambangan liar tersebut bisa beroperasi dalam skala besar.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan saat Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Saya telah minta panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1.000 tambang ilegal, pejabat TNI dan Polri enggak tahu?” kata Prabowo.
Berdasarkan pandangan Prabowo, Panglima TNI beserta Kapolri wajib memastikan penertiban terhadap kegiatan tak berizin dilakukan tanpa pilih kasih. Beliau mengingatkan bahwa posisi dan jabatan yang disematkan kepada aparatur negara membawa kewajiban untuk memelihara kedamaian.
Kepala Negara pun menyampaikan, pimpinan atau komandan mesti memiliki keberanian untuk menjatuhkan sanksi kepada anak buah apabila terbukti melakukan penyimpangan.
Menurut pandangannya, tindakan tersebut wajib tetap dijalankan sekalipun melibatkan personel yang sebelumnya memperoleh kepercayaan ataupun promosi jabatan.
“Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kami sedih, anak buah yang kami sayang, yang baru saja kami beri bintang, naiki pangkat, harus kami tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kami lakukan,” ujarnya.
Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia tersebut menekankan bahwa keputusan pemerintah tidak boleh didasarkan atas emosi, melainkan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, ia menuntut permasalahan tambang liar di Bangka Belitung diselesaikan secara tuntas.
“Karena itu saya minta bener-bener Panglima TNI dan Kapolri usut, tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi,” tutur Prabowo.
Di samping TNI dan Polri, Prabowo meminta Menteri Keuangan serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ikut mendalami kasus tersebut. Badan Keamanan Laut (Bakamla) juga diminta ikut serta, utamanya dalam memantau potensi tindak penyelundupan.
Prabowo menegaskan, upaya penertiban ini tidak ditujukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu. Menurut penjelasannya, langkah tersebut diperlukan agar seluruh elemen birokrasi melaksanakan pekerjaan sesuai fungsinya.
“Rakyat kita sekarang tidak mau menerima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan, mereka bukan bodoh, mereka pintar,” kata Prabowo.