JAKARTA - Kepala Negara Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Kenegaraan pada perhelatan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Jumat (14/8/2026). Rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI dilaksanakan pada waktu pagi hari mulai pukul 08.30 hingga 10.47 WIB.
Di dalam paparannya, Prabowo menguraikan sejumlah pokok pikiran krusial terkait kebijakan yang telah ditempuh dan bakal dijalankan mendatang.
Rangkaian agenda itu lantas diteruskan pada siang hari melalui Rapat Paripurna DPR RI guna penyampaian RAPBN 2027 beserta Nota Keuangan yang dijadwalkan berlangsung pukul 13.30 sampai 16.07 WIB. Berikut poin-poin penting pidato kenegaraan Prabowo di sidang Tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR-RI DPD-RI:
Jajaran menteri sudah bekerja keras
Presiden Prabowo Subianto mengutarakan jajaran menteri serta pembantunya bekerja keras menjalankan berbagai kebijakan transformatif selama 21 bulan masa kepemimpinannya.
Akibat begitu beratnya tanggung jawab tersebut, Prabowo menyebut terdapat menteri yang harus dirawat di rumah sakit, pingsan, sampai menjalani operasi. Perihal itu diungkapkan Prabowo kala menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo kemudian menyinggung dedikasi para menteri dan pembantunya dalam mengeksekusi berbagai kebijakan tersebut. Dia menuturkan tingginya intensitas pekerjaan mengakibatkan sejumlah anggota kabinet menderita kelelahan hingga harus memperoleh penanganan medis.
"Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit, ada yang pingsan, ada yang dioperasi, banyak yang kecapekan," tutur Prabowo.
Presiden ke-8 RI tersebut pun mengaku berjanji kepada para pembantunya untuk menyediakan waktu istirahat yang lebih banyak pada sisa masa baktinya.
Klaim 121 kebijakan diputuskan dalam 663 hari
Presiden Prabowo Subianto memaparkan pemerintahannya telah menetapkan serta menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan atau 663 hari masa kepemimpinan.
Kebijakan tersebut, menurut Prabowo, diarahkan guna menuntaskan bermacam persoalan negara yang sebagian telah berlangsung selama puluhan tahun. Hal itu disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
"Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintahan yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara," kata Prabowo.
Dia mengutarakan sejumlah persoalan yang menjadi target kebijakan transformatif itu merupakan kendala lama yang belum sanggup dituntaskan pemerintahan terdahulu.
"Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kami selesaikan," ujarnya.
Dengan angka tersebut, Prabowo menghitung pemerintahannya rata-rata telah menetapkan satu kebijakan transformatif setiap lima hari sejak mulai menjalankan roda pemerintahan.
Pemeriksaan BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp112 Triliun
Presiden Prabowo Subianto mengungkap rekomendasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepanjang 2025 membuahkan penyelamatan keuangan negara sejumlah Rp112 triliun.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Prabowo, BPK memiliki posisi vital dalam memastikan pengelolaan keuangan negara berlangsung sesuai aturan dan setiap rupiah uang rakyat dipakai secara tepat.
"BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat," kata Prabowo.
Dia menyebutkan, rekomendasi yang dihasilkan dari audit BPK sepanjang 2025 memberi dampak terhadap penyelamatan keuangan negara dengan nilai yang mencapai ratusan triliun rupiah.
"Sepanjang 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp112 triliun," ujarnya.
Paparkan Kinerja DPR, MA, dan MK
Presiden Prabowo Subianto membeberkan kinerja sejumlah instansi negara dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menyebut DPR RI bersama pemerintah telah merampungkan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang (RUU) hingga Juli 2026. Salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 mengenai Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
"DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, pengesahan UU PPRT menjadi bentuk pengakuan negara bahwa setiap pekerjaan mempunyai martabat dan setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan.
"Salah satunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki martabat dan setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan," ujarnya.
Pamer Kesuksesan B50, Klaim RI Tak Impor Solar per 1 Juli 2026
Presiden Prabowo Subianto menuturkan, kini Indonesia tidak perlu lagi mengimpor solar dari mancanegara sejak 1 Juli 2026. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026, Jumat (14/8/2026).
Awalnya Prabowo menuturkan telah berhasil menuntaskan salah satu komitmen swasembada energi di era pemerintahannya melalui produksi biodiesel 50% atau B50.
B50 merupakan bahan bakar campuran yang terdiri atas 50% biodiesel berbasis minyak nabati, seperti minyak kelapa sawit, serta 50% bahan bakar solar.
"Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kami wujudkan, dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar kami berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit sehingga mulai tahun ini 1 Juli 2026 kami tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri," ujar Prabowo.
Dengan kemandirian energi ini, Prabowo mengutarakan bahwa pemerintah telah berhasil menghemat devisa US$9,5 miliar atau setara dengan Rp170 triliun.
"Dan kami berhasil menghemat devisa Rp170 triliun sekitar US$9,5 miliar tidak lagi harus kirim ke luar negeri," pungkasnya.
Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tembus 6 Persen
Presiden Prabowo Subianto optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sanggup menembus 6 persen.
"Ekonomi kami pada kuartal pertama tahun 2026 tumbuh 5,61 persen, dan pada semester pertama tahun 2026 tumbuh 5,45 persen," ujarnya dalam Pidato Kenegaraan, Jumat (14/8/2026).
Menurut Prabowo, capaian tersebut menjadi pertumbuhan kuartal pertama dan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
"Ini adalah pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Kami pun bisa mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen," kata dia.
Kendati begitu, Prabowo menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi serta peningkatan investasi bukanlah tujuan akhir pemerintah. Dia menegaskan seluruh capaian ekonomi harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain investasi, Prabowo memaparkan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional.
Dia mengatakan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2026 tumbuh 5,61%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada semester I/2026 tercatat sebesar 5,45%.
"Tetapi saya tegaskan pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat," tegas Prabowo.
Klaim Pangan Indonesia Aman dan Siap Hadapi El Nino Terberat
Presiden Prabowo Subianto mengklaim Indonesia berada dalam kondisi pangan yang aman serta mampu menghadapi ancaman El Nino yang diprediksi masuk kategori kuat tahun ini.
Pemerintah menyatakan kesiapan tersebut ditopang oleh capaian swasembada pangan yang disebut berhasil dipercepat dari target empat tahun menjadi hanya satu tahun.
“Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kami Alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan dan soal makanan untuk rakyat Indonesia kami berada dalam keadaan aman,” ujar Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengatakan kondisi tersebut membuat Indonesia memiliki kemampuan menghadapi tantangan El Nino yang disebut berpotensi menjadi yang paling dahsyat.
“Kami akan mampu menghadapi tantangan El Nino yang katanya tahun ini El ninonya akan berat, El Nino yang paling dahsyat,” katanya.
Menurutnya, pencapaian ketahanan pangan tersebut tidak terlepas dari keberanian pemerintah dalam mengubah sejumlah kebijakan.
Perang Picu Gangguan Rantai Pasok, Prabowo: Indonesia Harus Mandiri
Presiden Prabowo Subianto mengatakan dunia sedang menghadapi konflik geopolitik, perang dagang hingga perang terbuka di Eropa, Timur Tengah, dan berbagai tempat lain di dunia.
Hal tersebut dia sampaikan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Prabowo, akibat hal-hal tersebut seluruh dunia menjadi mengalami serta menghadapi gangguan rantai pasok dan tekanan ekonomi.
“Dalam keadaan seperti ini, Indonesia harus semakin mampu berdiri di kaki sendiri, kami harus bisa mandiri, kami tidak boleh bergantung pasokan-pasokan dari luar, karena jika situasi berubah ke arah yang lebih jelek, kami harus tetap survive,” ucapnya.
Lebih jauh, dirinya bersyukur di tengah gejolak global, fundamental ekonomi Indonesia tetap aman. Baginya, ini karena kerja keras bersama dan kepercayaan rakyat kepada pemerintah.
“Di tengah ketidakpastian global, investasi tetap tumbuh, sepanjang 2025 realisasi investasi mencapai Rp1.931 triliun,” beber Prabowo.
Remunerasi Hakim Junior Naik 280%, di Atas Rata-rata Asean
Presiden Prabowo Subianto mengungkap pemerintah telah meningkatkan remunerasi hakim hingga 280% untuk hakim paling junior. Menurutnya, kenaikan penghasilan tersebut menjadikan remunerasi hakim Indonesia kini berada di atas rata-rata negara Asean.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengatakan peningkatan kesejahteraan hakim merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat supremasi hukum sekaligus menjaga independensi hakim.
"Kami harus menjaga supremasi hukum dan menjaga kemandirian hakim. Kami tingkatkan taraf hidup hakim. Tetapi kemandirian tidak berarti tanpa akuntabilitas hakim," kata Prabowo.
Dia kemudian memaparkan kinerja Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim. Pada Januari hingga Juni 2026, Komisi Yudisial menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan.
Prabowo Targetkan 1.100 Kampung Nelayan Berdiri Akhir 2026
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih dapat berdiri serta berfungsi pada akhir 2026. Hingga saat ini, pemerintah telah membangun 100 kampung nelayan yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengatakan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu upaya pemerintah memperkuat sektor perikanan nasional. Kampung tersebut dibangun dengan berbagai fasilitas untuk mendukung kegiatan nelayan dari hulu hingga hilir.
"Untuk memperkuat perikanan kami, kami sedang membangun Kampung Nelayan Merah Putih yang dilengkapi pelabuhan, tempat pelelangan ikan, penyimpanan ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial," kata Prabowo.
Menurut dia, hingga Jumat (14/8/2026), sebanyak 100 Kampung Nelayan Merah Putih telah dibangun. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat secara signifikan dalam beberapa bulan ke depan.
"Hari ini, 100 Kampung Nelayan telah dibangun. Target kami, 1.100 Kampung Nelayan berdiri dan berfungsi pada akhir 2026," ujarnya.