JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mempererat kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyatukan data kependudukan serta catatan sipil (dukcapil) demi menjamin ketepatan target penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono dalam pernyataannya di ibu kota pada Jumat menuturkan bahwa pembaruan data bersama Kemendagri merupakan bagian dari langkah BGN memastikan data penerima manfaat selaras dengan kondisi layanan di lapangan.
Dalam kegiatan tersebut BGN mendapati adanya data ganda serta data yang secara administratif terdaftar, namun penerima belum memperoleh layanan.
"Kami juga sudah menandatangani kesepahaman bersama atau memorandum of understanding dengan Kemendagri, pemutakhiran data, termasuk juga kami lihat kemarin sudah rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dan kami menemukan ada praktik lama, ada data-data yang dobel," kata Sudaryono.
Menurut Sudaryono, pembaruan data pun membantu BGN mengenali ketidaksinkronan antara data administratif dan kondisi nyata. Kerja sama ini turut berupaya meningkatkan ketepatan data, sekaligus menghalangi pencatatan penerima manfaat secara dobel.
"Jadi, ada nama-nama yang penting kelihatannya banyak, tetapi ternyata memang belum dilayani. Itu termasuk dari data pemutakhiran tadi," ujar Sudaryono.
Di masa mendatang, penyatuan data pun berpotensi diperluas dengan data bidang kesehatan untuk memantau perkembangan penerima manfaat secara berkelanjutan. Sudaryono mengungkapkan pemantauan dapat mencakup perkembangan kesehatan anak, seperti tinggi serta berat badan.
Peningkatan basis data ini menjadi bagian dari perbaikan manajemen MBG supaya program terlaksana secara lebih jitu, efisien, serta akuntabel. Melalui sinergi BGN, Kemendagri, dan pemerintah daerah, ketepatan data diharapkan semakin terpelihara, sehingga faedah program benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang menjadi target.
"BGN siap berkolaborasi dan berkoordinasi dengan semua pihak, khususnya kepala daerah," ucap Sudaryono.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BGN dan Kemendagri juga dilaksanakan terkait data kependudukan sebagai bagian dari peningkatan manajemen MBG.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan data dukcapil mampu membantu BGN mendata penerima manfaat secara personal, termasuk anak-anak serta ibu hamil. Pendataan tidak lagi hanya menghitung jumlah penerima, tetapi juga memastikan identitas penerima secara lebih presisi.
"Jadi tidak hanya data kuantitatif, angka jumlah penerima manfaat, tetapi siapa penerima manfaatnya, bisa terdata," ujar Mendagri Tito.
Tito menegaskan prinsip yang ingin dicapai melalui penyatuan data tersebut adalah satu orang, satu penerima manfaat, guna menghindari terjadinya pencatatan penerima secara ganda.