SULSEL — Menteri PU Dody Hanggodo memastikan empat Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) di Provinsi Sulawesi Selatan resmi beroperasi dan memulai kegiatan pembelajaran Tahun Ajaran 2026/2027.
Sebanyak 1.508 anak dari keluarga prasejahtera di Kabupaten Barru, Sidenreng Rappang (Sidrap), Tana Toraja, dan Bone telah melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sejak 31 Juli 2026.
Kehadiran infrastruktur berasrama tersebut menandai langkah nyata pemerintah dalam membuka akses pendidikan seluas-luasnya sekaligus upaya strategis memutus rantai kemiskinan.
Menurut Menteri PU Dody Hanggodo, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera sekaligus menjadi strategi pengentasan kemiskinan berbasis kualitas sumber daya manusia.
"Sekolah rakyat merupakan program utama untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan menyekolahkan adik-adik dari keluarga prasejahtera, mereka diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarganya dari prasejahtera menjadi sejahtera, sekaligus mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045," ujar Dody Hanggodo.
Seiring dimulainya kegiatan belajar, jajaran teknis di lapangan terus menyempurnakan berbagai utilitas pendukung agar seluruh fasilitas berfungsi optimal. Di Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Barru, misalnya, percepatan penyelesaian sistem penyediaan air bersih dilakukan melalui penyambungan jaringan PDAM dan koordinasi lintas instansi bersama pemerintah daerah.
Selama proses penyempurnaan berlangsung, kebutuhan air bersih siswa tetap dipenuhi melalui distribusi mobil tangki, sehingga pelaksanaan MPLS dan kegiatan belajar mengajar berjalan lancar tanpa kendala.
Melalui Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis (Satker PS) Provinsi Sulawesi Selatan, Sekolah Rakyat dibangun sebagai kawasan pendidikan terpadu. Infrastruktur pendidikan tersebut dilengkapi ruang kelas jenjang SD, SMP, dan SMA, laboratorium, asrama siswa, rumah susun guru, gedung serbaguna, masjid, kantin, dapur beserta instalasi pengolahan limbah, sistem penyediaan air bersih, lapangan olahraga, hingga berbagai fasilitas pendukung lainnya.
Seluruh prasarana dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung pembentukan karakter peserta didik melalui sistem pendidikan berasrama.
Dari total 1.508 siswa yang mulai mengikuti kegiatan belajar pada gelombang ini, sebanyak 446 siswa berada di Sidrap, 393 siswa di Barru, 340 siswa di Tana Toraja, dan 329 siswa di Bone.
Memasuki tahun ajaran baru, kawasan Sekolah Rakyat mulai dipenuhi aktivitas pendidikan, di mana para siswa disambut kepala sekolah, guru, serta wali asuh yang mendampingi kehidupan asrama mereka.
Secara keseluruhan, pemerintah membangun sembilan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Sulawesi Selatan. Dengan beroperasinya empat sekolah baru ini, total tujuh Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan telah aktif melaksanakan kegiatan pembelajaran, yakni di Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Sinjai, Barru, Sidrap, Tana Toraja, dan Bone.
Sementara itu, dua Sekolah Rakyat sisanya di Kabupaten Soppeng dan Wajo dijadwalkan memulai MPLS pada gelombang berikutnya setelah penyelesaian tahap akhir utilitas pendukung.
Langkah ini sejalan dengan komitmen Direktorat Jenderal Prasarana Strategis bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari selesainya fisik bangunan, melainkan dari manfaat nyata infrastruktur yang fungsional dalam mendukung proses pendidikan.
Pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari implementasi Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sekaligus mendukung pencapaian Visi PU 608 menuju nol persen kemiskinan melalui penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan.