JAKARTA — Kabinet tengah mempercepat pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menginginkan program tersebut dikembalikan sesuai konsep awal yang digagas.
Hal itu disampaikan Prasetyo usai menghadiri rapat koordinasi terbatas terkait perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (6/8/2026).
Prasetyo mengatakan Presiden terus memantau serta mengevaluasi pelaksanaan program MBG. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar arahan Kepala Negara untuk melakukan pembenahan.
"Arahannya, benahi sebagus-bagusnya. Kembalikan [program MBG] ke konsep yang sebenar-benarnya digagas," kata Prasetyo.
Sebelumnya, Prasetyo juga mengungkapkan sejumlah catatan yang menjadi perhatian Presiden selama proses evaluasi. Menurutnya, terdapat persoalan terkait kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP), tata kelola organisasi, serta pengawasan kualitas makanan yang menjadi inti program MBG.
Persoalan tersebut dinilai penting mengingat selama pelaksanaan MBG muncul berbagai laporan mengenai kualitas makanan, pengelolaan dapur, dan efektivitas distribusi yang menjadi sorotan publik.
"Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola," ujarnya.
Prasetyo juga mengonfirmasi bahwa proses audit internal masih berlangsung. Menurutnya, pergantian pimpinan bukan sekadar langkah administratif, melainkan bagian dari upaya pembenahan yang lebih luas di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN).
"Tentunya selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini, dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kami perbaiki," katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pihak kabinet masih membutuhkan waktu guna menyelesaikan pembenahan tata kelola program MBG.
Pada Juli lalu, pemerintah memperkirakan proses pembenahan membutuhkan waktu satu bulan. Namun, menurut Zulhas, pemerintah masih memerlukan tambahan waktu satu bulan lagi. Dia menjelaskan, pada pekan ini pemerintah menargetkan penyelesaian pembenahan tata kelola MBG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
"Fokus 3T kami selesaikan pekan ini, datanya sudah ada. Kemudian kami juga akan fokus program MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau 3B," ujarnya.
Selain fokus pada wilayah 3T, pihak berwenang juga tengah membenahi sekitar 13.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program MBG.
Zulhas mengatakan proses tersebut membutuhkan waktu agar dapat dilakukan secara menyeluruh. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan lembaganya juga terus melakukan pembenahan terhadap 13.000 SPPG tersebut.
"Dari data ini, kami overlay dengan Kementerian Kesehatan mana yang prioritas. Pelan-pelan kami rilis. Dari data overlay ada, 1.700 data atau dapur jadi. Tinggal operasional daerah stunting yang tinggi dan tinggi sekali," katanya.