JAKARTA - Perekonomian nasional masih menyandarkan harapan pada sokongan fiskal negara guna mempertahankan daya beli warga serta permintaan di dalam negeri di tengah tingginya ketidakpastian global.
Hal tersebut tampak jelas dari catatan lembaga statistik resmi yang memperlihatkan konsumsi pemerintah keluar sebagai komponen pengeluaran dengan laju tertinggi pada kuartal kedua tahun ini, yakni menyentuh angka 15,97% secara tahunan.
Sebaliknya, konsumsi masyarakat yang memegang porsi terbesar terhadap produk domestik bruto justru hanya mampu tumbuh 5,06% secara tahunan, atau melambat dibanding perolehan kuartal sebelumnya yang berada di level 5,52%.
- Baca Juga War Tiket Upacara Istana 2026 Dibuka
Badan Pusat Statistik mencatat lonjakan pengeluaran negara tersebut dipicu oleh pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara, anggota TNI, serta Polri, percepatan penyaluran tunjangan tenaga pengajar non-PNS, ditambah eskalasi belanja barang dan jasa, khususnya untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis.
Seorang pengamat ekonomi menyampaikan bahwa dalam situasi pasar yang sarat keraguan, sokongan dana negara amat dibutuhkan guna memelihara tingkat belanja masyarakat, terutamanya golongan berpenghasilan menengah ke bawah yang paling rentan tergerus daya belinya.
Menurut analisis tersebut, model ekspansi yang ditopang pengeluaran publik atau pendekatan berbasis fiskal masih ampuh dalam jangka pendek karena sanggup mempertahankan daya beli serta roda bisnis manakala sektor rumah tangga maupun korporasi belum bangkit sepenuhnya.
Kendati demikian, pengamat itu mengingatkan bahwa metode tersebut mempunyai batasan tersendiri.
Ketergantungan berlebihan terhadap kas negara tidak bisa diandalkan sebagai motor penggerak aktivitas bisnis dalam rentang panjang mengingat kapasitas keuangan negara kelak bakal semakin terbatas.
"Dalam jangka pendek strategi fiscal driven tersebut memang akan efektif dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, tapi dalam jangka panjang akan sangat terbatas jika tidak ada perubahan kondisi pasar tenaga kerja dan juga inflasi,” tutur pakar makroekonomi tersebut kepada awak media, Rabu.
Pakar itu berpendapat agar konsumsi warga sanggup bertransformasi menjadi penggerak yang lebih kokoh, pemulihannya wajib bersandar pada fondasi riil, terutama perbaikan iklim penyerapan tenaga kerja.
Tenaga ahli tersebut menilai bahwa penambahan lowongan kerja di sektor swasta, kenaikan penghasilan riil penduduk, serta kestabilan harga barang menjadi penentu utama guna memperkokoh daya beli publik tanpa perlu terus menerus menyandarkan diri pada bantuan negara.
"Ini menjadi kunci untuk keberlangsungan pertumbuhan ekonomi ke depannya terutama yang bersumber dari konsumsi," jelasnya.
Narasumber itu mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menghadapi dilema dalam meramu porsi kebijakan fiskal.
Di satu sisi, anggaran negara amat mendesak sebagai pengakselerasi ekspansi lewat berbagai injeksi dana.
Namun pada saat bersamaan, otoritas fiskal juga dituntut menjaga kesehatan keuangan agar senantiasa siap berfungsi sebagai peredam guncangan tatkala gejolak makroekonomi menerpa.
Ia memproyeksikan tren kenaikan aktivitas bisnis bakal mulai kendur pada kuartal ketiga dan keempat seiring menyusutnya ruang anggaran, sementara tekanan dari luar seperti perang dagang, ketegangan geopolitik, serta perlambatan raksasa ekonomi Asia tetap membayangi.
Perhitungan pengamat tersebut mengindikasikan ekspansi nasional sepanjang tahun ini sekadar menyentuh kisaran 5,26%, atau tertinggal dari target resmi pemerintah di angka 5,4%.
Capaian tersebut diyakini bakal tetap ditopang oleh permintaan domestik yang mendapat dorongan dari kebijakan anggaran ekspansif, termasuk mempertahankan subsidi energi demi mengendalikan inflasi serta daya beli rakyat.
Analis itu menambahkan, apabila agenda pembenahan struktural sukses memancing penanaman modal swasta serta memperkuat sektor ketenagakerjaan, maka kebergantungan terhadap suntikan anggaran bakal berkurang sehingga laju bisnis menjadi lebih langgeng.
“Pertumbuhan dapat mendekati batas atas kisaran perkiraan kami jika hambatan eksternal mereda dan reformasi struktural mendapatkan daya tarik yang lebih kuat, memungkinkan pertumbuhan yang dipimpin fiskal untuk menarik investasi swasta,” jelasnya.
Di sisi lain, potensi koreksi negatif tetap terbuka lebar.
Menurut pandangannya, laju perekonomian bisa merosot melampaui batas minimal proyeksi apabila pemerintah gagal menyeimbangkan agenda pro-ekspansi dengan kebutuhan menjaga ketahanan finansial, yang berisiko memicu bank sentral memberlakukan pengetatan moneter lebih agresif lewat instrumen suku bunga acuan.
Sebagai catatan tambahan, instansi statistik mencatat laju ekonomi nasional pada kuartal kedua tahun ini berada di level 5,29%, melemah jika dibandingkan periode tiga bulan pertama yang mencatatkan angka 5,61%.