JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mengumumkan bahwa fenomena iklim El Nino yang melanda wilayah Samudra Pasifik saat ini telah berkembang hingga mencapai kategori kuat, sehingga pemerintah mengambil langkah cepat untuk mengintensifkan upaya mitigasi terhadap potensi ancaman bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Faisal selepas mengikuti jalannya sidang rapat terbatas (ratas) yang secara khusus membahas penanganan cuaca ekstrem beserta penanggulangan bencana, di mana agenda tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bertempat di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Selasa (28/7/2026).
Berdasarkan pemaparan Faisal, Presiden memberikan atensi serta sorotan mendalam terhadap aspek mitigasi guna menghadapi berbagai dampak ikutan dari El Nino, terkhusus pada risiko ancaman kekeringan air dan karhutla.
"Tadi saya meng-update tentang perkembangan El Nino khususnya di Indonesia," ujar Faisal.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa status aktif El Nino didefinisikan tatkala temperatur permukaan air laut di kawasan tengah Samudra Pasifik mengalami peningkatan melampaui 0,5 derajat Celsius di atas ambang batas normal.
Merujuk dari hasil pemantauan intensif yang dilakukan oleh pihak BMKG, kondisi penyimpangan suhu tersebut kini telah bergeser dan masuk ke dalam fase El Nino kuat.
"Untuk saat ini kondisinya sudah masuk ke El Nino kuat. Jadi kami perlu mengantisipasi khususnya pada dua hal, yaitu yang pertama terkait dengan kekeringan, dan yang kedua terkait dengan kebakaran hutan dan lahan," katanya.
Demi meredam dampak buruk krisis kekeringan, pihak BMKG bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kehutanan, serta menggandeng pihak dari sektor swasta untuk menggenjot pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dalam rangka mendongkrak cadangan volume air di berbagai waduk.
Faisal menyebutkan bahwa di seluruh wilayah Indonesia terdapat sekitar 240 waduk, di mana sebagian di antaranya bakal dijadikan target utama pelaksanaan operasi modifikasi cuaca agar kapasitas tampung airnya tetap terjaga secara optimal.
"Pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia, kita punya 240 waduk. Beberapa, memang tidak semua, itu kami coba isi agar bisa difungsikan untuk PLTA, bisa difungsikan untuk irigasi, dan air bersih," ujarnya.
Di sisi lain, guna mengantisipasi ancaman bahaya karhutla, BMKG memastikan bakal terus menggelar operasi modifikasi cuaca secara berkesinambungan di enam wilayah provinsi prioritas utama, yakni Provinsi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Selatan.
Penerapan operasi cuaca buatan ini difokuskan untuk membasahi area lahan gambut agar kondisinya senantiasa berada dalam tingkat kejenuhan air yang tinggi, sehingga tidak mudah tersulut api selama berlangsungnya musim kemarau.
"Itu juga dilakukan secara berkala Operasi Modifikasi Cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana agar dia tidak mudah terbakar," kata Faisal.
Di luar enam wilayah prioritas tersebut, pihak BMKG turut menyelenggarakan operasi modifikasi cuaca secara situasional di beberapa daerah lainnya seperti Kepulauan Riau dan Aceh, dengan senantiasa memerhatikan dinamika perkembangan cuaca serta tingkat kerawanan potensi bencana di masing-masing kawasan.
Menurut pandangan Faisal, serangkaian tindakan strategis ini merupakan pilar krusial dari kebijakan pemerintah untuk menekan seminimal mungkin dampak negatif El Nino terhadap sektor ketahanan cadangan air, stabilitas produktivitas pertanian, operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA), serta memangkas risiko bencana kebakaran hutan dan lahan sepanjang musim kemarau tahun 2026 ini.