JAKARTA - Pemerintah Kota Bengkulu menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif dan merata melalui percepatan Universal Health Coverage (UHC). Dalam rangka mempercepat pencapaian UHC 100 persen pada tahap pertama tahun 2025, Pemerintah Kota bersama BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu menggelar Forum Komunikasi Implementasi Strategi Pencapaian UHC di Ruang Hidayah I, Kantor Wali Kota Bentiring.
Forum ini mempertemukan Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu Syafrudin Imam Negara, beserta jajaran dari lintas perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam mengevaluasi progres dan menyusun peta jalan pencapaian UHC secara menyeluruh di wilayah Kota Bengkulu.
Identifikasi Tantangan dan Evaluasi Capaian Saat Ini
Dalam forum tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Syafrudin Imam Negara, menegaskan pentingnya forum ini untuk mengevaluasi capaian UHC dan memetakan tantangan yang masih dihadapi, terutama dalam aspek teknis dan administratif.
“Pertemuan hari ini bertujuan untuk menyampaikan progres kondisi terakhir capaian UHC di Kota Bengkulu. Selain itu, kami juga membahas sejumlah persoalan teknis dan administratif yang masih menjadi penghambat, agar bisa dicarikan solusi bersama demi percepatan target UHC 100%,” ujar Syafrudin.
Ia mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama dalam pencapaian UHC adalah masih adanya warga yang belum masuk dalam data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama dari kelompok masyarakat rentan. Faktor-faktor seperti data kependudukan yang belum valid, kurangnya edukasi di tingkat bawah, hingga belum optimalnya integrasi antarinstansi menjadi kendala yang harus segera diselesaikan.
“Kami melihat bahwa perbaikan dan pembaruan data penduduk harus dilakukan secara berkala dan terintegrasi. Dengan begitu, program JKN bisa benar-benar menyasar masyarakat yang paling membutuhkan,” imbuh Syafrudin.
Pemkot Bengkulu Tanggung Iuran BPJS untuk Masyarakat Miskin
Pemerintah Kota Bengkulu, melalui kebijakan afirmatif, telah menganggarkan dana untuk menanggung iuran BPJS bagi warga tidak mampu. Hal ini menunjukkan komitmen penuh Pemkot untuk menghadirkan layanan kesehatan gratis yang merata.
Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, dalam sambutannya menyatakan bahwa tidak boleh ada satu pun warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan karena persoalan biaya.
“Pemerintah Kota Bengkulu menjamin seluruh warga dapat berobat menggunakan BPJS Kesehatan di semua rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang ada di Kota Bengkulu,” tegas Dedy.
Ia juga menjelaskan bahwa sistem administrasi layanan kesehatan di Bengkulu telah terintegrasi. Masyarakat cukup membawa KTP saat datang ke fasilitas kesehatan, dan layanan akan diberikan secara langsung tanpa birokrasi yang berbelit.
“Kami tidak ingin ada masyarakat yang tidak bisa berobat hanya karena tidak mampu secara ekonomi. Pemerintah hadir untuk menjamin itu. Warga cukup datang ke rumah sakit dengan menunjukkan identitas, sistem kami sudah terintegrasi. Tidak ada alasan tidak dilayani,” tambahnya.
Dukungan Teknis dari BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu menyatakan kesiapannya untuk mendukung Pemerintah Kota dalam mewujudkan target UHC. Dukungan tersebut meliputi penguatan sistem, teknis kepesertaan, hingga pelayanan di fasilitas kesehatan.
“Kami siap memberikan pelayanan terbaik, mendampingi dan memastikan warga Kota Bengkulu mendapatkan haknya dalam pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkesinambungan,” kata Syafrudin.
Lebih lanjut, BPJS akan bekerja sama dengan Pemkot dalam mempercepat verifikasi dan validasi data, serta memberikan pelatihan teknis kepada petugas lapangan agar proses registrasi dan pelayanan bisa berjalan optimal.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Sinkronisasi Data
Selain menyepakati langkah-langkah strategis, forum ini juga menghasilkan kesepakatan penting terkait sinergi lintas sektor. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan instansi teknis lainnya diinstruksikan untuk terus melakukan sinkronisasi data dan mempercepat pembaruan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Pemkot menekankan bahwa validasi data peserta JKN harus berjalan beriringan dengan penanganan masalah sosial lainnya agar tidak ada warga rentan yang terlewatkan.
Dedy Wahyudi pun berharap keterlibatan masyarakat dalam proses ini, termasuk para RT/RW dan tokoh masyarakat, agar bisa membantu mensosialisasikan pentingnya menjadi peserta JKN.
“Peran serta masyarakat sangat penting, terutama dalam memberikan pemahaman kepada warga tentang manfaat JKN. Kita butuh dukungan semua pihak agar seluruh warga paham dan mau mendaftar,” ujar Dedy.
Target UHC 100 Persen Tahun 2025: Tantangan dan Optimisme
Bengkulu menargetkan UHC 100 persen dapat tercapai di tahap pertama 2025. Saat ini, progres pencapaian UHC di kota ini sudah berada pada level yang cukup tinggi, namun masih perlu dorongan dari berbagai sisi untuk mencapai angka maksimal.
Pencapaian ini bukan hanya soal angka, tetapi juga menjamin bahwa setiap warga—termasuk yang berada di daerah pinggiran—mendapat akses terhadap layanan kesehatan berkualitas tanpa diskriminasi.
“Kesehatan adalah hak dasar. Pemerintah wajib hadir dan menjamin bahwa hak ini terpenuhi, tanpa memandang latar belakang ekonomi,” tegas Dedy.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan UHC bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga hasil kerja kolektif seluruh lapisan masyarakat.
“Masyarakat sehat, kota kuat. Maka dari itu, kesehatan menjadi prioritas utama dalam membangun Kota Bengkulu yang religius dan bahagia,” pungkasnya.