JAKARTA - Dua akademisi dari Universitas Hasanuddin (Unhas) memaparkan hasil riset penting tentang hubungan antara literasi digital, keterlibatan media sosial, dan partisipasi politik dalam Konferensi Internasional bertema “Empowerment Quality of Education for Sustainable Madani Society”. Konferensi yang berlangsung di Universitas Kebangsaan Malaysia ini menyita perhatian luas dari kalangan akademisi Asia, dengan lebih dari 50 makalah yang dipresentasikan secara hybrid.
Perwakilan Unhas, Hasrullah dan Nosakros Arya, dari Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), tampil sebagai salah satu narasumber utama yang menyajikan hasil riset yang relevan dengan dinamika demokrasi digital masa kini. Mereka mengangkat fenomena penggunaan media sosial sebagai alat partisipasi politik masyarakat di Indonesia, serta bagaimana literasi digital memainkan peran krusial dalam memperkuat kepercayaan diri politik (political self-efficacy) individu.
“Literasi digital dan keterlibatan media sosial telah membuka pintu baru bagi partisipasi politik di Indonesia. Hal ini membantu masyarakat untuk memahami isu politik dan berpartisipasi dalam diskusi politik secara aktif,” jelas Nosakros Arya, dalam keterangan tertulis yang diterima dari Kuala Lumpur.
Partisipasi Politik dalam Era Digital
Penelitian yang dipresentasikan oleh tim Unhas ini mengacu pada konsep efikasi diri politik yang dipopulerkan oleh psikolog sosial Albert Bandura. Dalam konteks politik, efikasi diri merujuk pada keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk memahami dan terlibat dalam proses politik, baik secara daring (online) maupun luring (offline).
Dalam paparannya, Hasrullah menjelaskan bahwa peningkatan literasi digital mampu mendorong masyarakat untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana memperoleh informasi politik, berdiskusi secara terbuka, hingga turut serta dalam gerakan politik digital seperti petisi online atau kampanye isu publik.
“Ketika masyarakat melek digital, mereka tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga menjadi produsen opini publik. Di sinilah media sosial menjadi ruang politik alternatif yang mengedepankan partisipasi akar rumput,” kata Hasrullah.
Dimensi Efikasi Diri Politik dalam Penelitian
Studi yang dilakukan oleh Hasrullah dan Arya membagi dimensi efikasi diri politik ke dalam beberapa indikator, yakni:
Kemampuan mengakses dan memahami informasi politik dari platform digital.
Keterlibatan dalam diskusi politik online.
Kesadaran terhadap isu-isu publik yang sedang berkembang.
Partisipasi dalam kampanye politik berbasis digital.
Kepercayaan diri untuk mempengaruhi kebijakan melalui aktivitas digital.
Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi positif antara tingkat literasi digital dengan efikasi diri politik. Semakin tinggi kemampuan seseorang dalam memahami dan menggunakan media digital, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik secara aktif.
Menjangkau Generasi Muda dan Pemilih Milenial
Salah satu temuan penting dalam riset ini adalah peran media sosial dalam meningkatkan partisipasi politik di kalangan generasi muda dan pemilih milenial. Dalam konteks Indonesia yang memiliki pengguna aktif internet terbesar keempat di dunia, platform seperti Instagram, Twitter (X), Facebook, TikTok, dan YouTube menjadi arena baru bagi pertarungan wacana dan mobilisasi politik.
Bahkan dalam beberapa kasus, konten-konten viral dengan pesan politik terbukti mampu menggerakkan opini publik dan membentuk sikap politik masyarakat terhadap calon legislatif, kepala daerah, bahkan presiden.
“Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi digital sedang tumbuh pesat di Indonesia. Media sosial bukan hanya alat komunikasi, tapi juga platform demokrasi,” tambah Arya.
Relevansi Penelitian untuk Negara Demokratis Lain
Dalam konferensi yang dihadiri oleh akademisi dari berbagai negara Asia, termasuk Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, dan Filipina, makalah Hasrullah dan Arya mendapat sambutan positif. Mereka menilai bahwa penelitian ini tidak hanya relevan untuk konteks Indonesia, tetapi juga dapat diterapkan pada negara-negara lain yang menganut sistem demokrasi representatif dan memiliki infrastruktur digital yang berkembang.
Penelitian ini juga menyoroti bagaimana peran pemerintah dan lembaga pendidikan dalam meningkatkan literasi digital masyarakat menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas demokrasi, terutama dalam menghadapi tantangan informasi palsu (hoaks), disinformasi, dan ujaran kebencian di dunia maya.
Kontribusi Unhas di Kancah Internasional
Kehadiran akademisi Unhas dalam konferensi ini juga menjadi bukti kontribusi perguruan tinggi asal Indonesia dalam diskursus internasional mengenai demokrasi, teknologi, dan pendidikan. Ketua Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Unhas, Sudirman Karnay, mengapresiasi pencapaian timnya dalam memperkuat eksistensi ilmu komunikasi Unhas di level global.
“Kami bangga bahwa hasil riset kami bisa diterima dan diapresiasi dalam forum ilmiah internasional. Ini menunjukkan bahwa Unhas tidak hanya unggul di tingkat nasional, tetapi juga mampu bersaing dalam kancah global,” kata Sudirman.
Selain memperkuat jejaring akademik antar-negara, keterlibatan aktif dalam konferensi ini juga menjadi bagian dari upaya internasionalisasi program studi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan kampus.
Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan
Penelitian ini menyarankan beberapa rekomendasi penting bagi pemangku kebijakan, baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun komunitas sipil, di antaranya:
Meningkatkan program literasi digital nasional yang tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman kritis terhadap informasi politik.
Mendorong partisipasi pemuda dalam politik digital melalui pelatihan dan platform diskusi publik yang inklusif.
Mengembangkan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan penyedia platform digital untuk menciptakan ekosistem politik digital yang sehat dan bebas dari manipulasi.