JAKARTA - Pemerintah Indonesia, melalui Presiden Prabowo Subianto, merumuskan langkah baru untuk mengentaskan kemiskinan serta ketergantungan masyarakat desa terhadap rentenir, tengkulak, dan pinjaman online. Dalam rapat terbatas yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, keputusan untuk mendirikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di 70 ribu desa di seluruh Indonesia telah diambil.
Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa pembentukan koperasi desa ini bertujuan untuk memutus mata rantai rentenir serta memberikan solusi keuangan yang lebih adil bagi masyarakat desa. "Masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan. Tradisi utang-berutang, gali lubang, tutup lubang, itu adalah sesuatu yang ingin kita pangkas," ujar Budi saat memberikan keterangan pers di Jakarta pada Jumat, 7 Maret 2025.
Manifestasi Ekonomi Desa
Melalui program Koperasi Desa Merah Putih, setiap desa akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 5 miliar. Dana ini bersumber dari dana desa dan dukungan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Anggaran ini akan digunakan untuk membangun berbagai fasilitas yang menunjang aktivitas ekonomi desa, termasuk gudang, cold storage, gerai, dan kendaraan operasional. "Satu desa akan memiliki dua truk dan juga bengkel untuk memastikan kelancaran transportasi hasil pertanian," tambah Budi.
Meski demikian, skema keuangan untuk setiap desa masih dalam tahap penyusunan, mengingat kondisi dan kebutuhan masing-masing desa yang sangat beragam. Presiden Prabowo Subianto memandang program ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus sebagai pelopor dalam pemberdayaan ekonomi desa yang lebih berkelanjutan.
Kontribusi dari Berbagai Pihak
Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, turut menyatakan dukungan penuh terhadap program ini dengan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah dan bank milik negara. "Kita akan menggunakan dana desa yang ada dan Himbara akan membantu melalui skema cicilan selama tiga hingga lima tahun. Ini guna memastikan koperasi dapat beroperasi optimal sejak awal," jelasnya.
Zulkifli juga menekankan bahwa koperasi desa ini nantinya akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, khususnya dalam sektor pertanian. Dengan menjadi penampung hasil pertanian, koperasi diharapkan mampu memutus rantai ketergantungan para petani terhadap tengkulak yang kerap memberikan harga rendah. "Koperasi ini akan menjadi sarana bagi petani desa untuk mendapatkan harga yang lebih baik atas hasil tani mereka dan tentunya, meningkatkan kesejahteraan petani secara keseluruhan," imbuhnya.
Implikasi Jangka Panjang
Program Koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan dapat mendorong kemajuan ekonomi desa sekaligus memperkuat kedaulatan pangan nasional. Yandri Susanto, Menteri Desa, menyampaikan harapannya bahwa langkah ini dapat menjadi model baru dalam pengelolaan ekonomi di tingkat desa. "Dengan adanya koperasi ini, kita berharap desa-desa tersebut bisa lebih mandiri dan tidak lagi terjebak dalam praktik ekonomi yang merugikan," terangnya.
Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, menambahkan bahwa koperasi ini juga dirancang untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. "Dengan partisipasi aktif masyarakat, kita memastikan bahwa dana yang ada dapat digunakan secara maksimal dan tepat sasaran," katanya.
Menyongsong Masa Depan yang Lebih Cerah
Koperasi Desa Merah Putih menawarkan sebuah visi untuk memajukan perekonomian desa Indonesia. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, lembaga keuangan, dan masyarakat desa, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas ekonomi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat desa secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk melahirkan desa-desa mandiri, produktif, dan sejahtera.
Program ini adalah bukti nyata upaya pemerintah dalam memberdayakan desa dan mengikis permasalahan ekonomi yang membelenggu mereka. Dengan demikian, diharapkan desa-desa di seluruh Indonesia dapat bertranformasi menjadi pusat-pusat ekonomi yang tangguh, serta berkontribusi secara signifikan pada pembangunan nasional yang berkelanjutan.