JAKARTA - Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan, DPRD Kabupaten Blitar tengah mengupayakan langkah strategis. Hal ini muncul setelah sejumlah warga Kecamatan Nglegok menyampaikan aspirasi terkait pembukaan kembali aktivitas pertambangan yang sebelumnya ditutup akibat polemik izin dan penggunaan alat berat yang tidak sesuai aturan.
Terbatasnya lapangan kerja serta ketergantungan ekonomi masyarakat setempat pada sektor tambang menjadi sorotan utama dalam pertemuan ini. "Kami menerima aspirasi dari warga yang menggantungkan hidupnya pada pertambangan. Kami menyadari pentingnya sektor ini bagi mereka," ujar Aryo Nugroho, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar.
Penutupan Pertambangan: Sebuah Pro dan Kontra
Sejauh ini, aktivitas pertambangan di Kabupaten Blitar kerap memicu kontroversi. Masalah perizinan yang belum komprehensif serta penggunaan alat berat tanpa regulasi yang jelas menjadi isu utama yang menyebabkan penutupan. Menanggapi situasi ini, Aryo Nugroho menegaskan bahwa meskipun penutupan tambang adalah kewenangan pemerintah pusat dan provinsi, pihaknya tidak tinggal diam.
"Meski penutupan ini bukan wewenang daerah, tapi DPRD tetap akan mengadvokasi keluhan masyarakat. Tentu ini akan jadi pembahasan, agar bisa ditemukan solusi bersama," ucap Aryo dengan tegas.
Mendorong Regulasi yang Efektif dan Peningkatan PAD
DPRD Kabupaten Blitar kini berkomitmen menciptakan regulasi yang efektif untuk mengatur aktivitas pertambangan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan sektor tersebut dapat memberi manfaat ekonomi yang signifikan. "Kita dorong pemerintahan yang baru ini agar mempunyai regulasi yang baik di sektor pertambangan. Kedepannya, kita mau sektor pertambangan juga harus bisa menyumbang PAD secara signifikan, karena selama ini sangat kecil sekali," jelas Aryo yang juga politisi PDI Perjuangan.
Walaupun izin operasi pertambangan berada di tangan pemerintah pusat dan provinsi, Aryo menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki peranan dalam optimalisasi PAD melalui pengaturan jalur distribusi tambang. "Memang izin itu dari pusat atau provinsi, tapi kita masih bisa mengatur terkait jalur distribusi tambangnya. Kita bisa belajar dari daerah lain yang sektor pertambangannya digarap dengan baik, pasti ada potensi PAD yang bisa digali," tambah Aryo.
Rencana Pengawasan Pertambangan oleh Bapenda
Sebagai tindak lanjut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar mulai merancang mekanisme pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas pertambangan dengan membangun 10 pos pantau. Proyek senilai Rp 2 miliar ini bertujuan memaksimalkan pengawasan dan mencegah penyalahgunaan izin.
Kasubid Pelayanan Bapenda, Imam Solichin, menyatakan bahwa pengaturan teknis, termasuk sistem surat jalan, saat ini masih dalam tahap pembahasan. "Pengelolaan dan pengawasan sektor pertambangan perlu ditingkatkan, termasuk dengan mekanisme kartu jalan guna memastikan operasional pertambangan berjalan sesuai izin," ujar Imam.
Strategi penggunaan kartu jalan ini dirancang untuk melacak dan memantau aktivitas pertambangan agar sesuai dengan izin eksplorasi dan produksi yang ada. Imam menambahkan bahwa pada tahun 2025, target PAD dari sektor pertambangan berizin telah ditetapkan sebesar Rp 700 juta.
Namun, realisasi target untuk tahun 2024 yang dipatok sebesar Rp 600 juta masih jauh dari harapan. Hingga saat ini, tercapai sekitar Rp 300 juta. "Capaian PAD yang belum optimal menunjukkan perlunya peningkatan sistem pengawasan dan regulasi yang lebih baik," kata Imam.
Arah Baru untuk Pertambangan di Kabupaten Blitar
Di tengah kompleksitas isu pertambangan, Pemerintah Kabupaten Blitar bertekad mengembangkan kebijakan yang bisa menguntungkan semua pihak. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, dan memaksimalkan PAD dari sektor ini, ada harapan besar bahwa pertambangan di Kabupaten Blitar tidak hanya berkontribusi bagi ekonomi daerah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung padanya.
Langkah-langkah yang direncanakan ini menjadi bagian dari strategi besar untuk memajukan sektor pertambangan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan optimalisasi PAD dan memastikan bahwa pertambangan benar-benar memberi dampak positif bagi Kabupaten Blitar.