JAKARTA - Operasi gabungan dilakukan di Jalan Denpasar-Gilimanuk, tepatnya di Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali. Operasi ini melibatkan petugas dari UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Provinsi Bali, Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, dan Polres Tabanan. Mereka bahu-membahu memeriksa surat-surat kendaraan bermotor yang melintas guna memastikan ketaatan masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan.
Ketua Tim Pemeriksaan dan Penagihan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, I Gusti Agung Bagus Rudy, menjelaskan tujuan utama digelarnya operasi ini. "Kami berupaya menjaga kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, terutama untuk kendaraan berpelat Bali yang beroperasi di wilayah Tabanan," ungkap Rudy kepada detikBali.
Tingkat Kepatuhan Pajak Kendaraan Masih Rendah
Hanya 70 persen masyarakat Bali yang diketahui taat membayar pajak kendaraan bermotor. Angka ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah yang harus segera ditindaklanjuti melalui operasi gabungan dan sosialisasi lebih lanjut.
"Ketika kendaraan digunakan di Tabanan, kami sarankan untuk dilakukan balik nama agar opsen pajak bisa masuk ke wilayah Tabanan," imbau Rudy. Opsen pajak yang dimaksud adalah pembagian pendapatan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan aturan yang berlaku dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 dan UU Nomor 1 Tahun 2024.
Operasi Gabungan Melibatkan 43 Personel
Dalam pelaksanaan operasi ini, setidaknya 43 personel gabungan dikerahkan untuk memastikan pelaksanaan pemeriksaan secara menyeluruh. Rudy menjelaskan bahwa banyak kendaraan yang terjaring selama operasi tidak berdomisili di Tabanan namun tetap beroperasi di wilayah tersebut. Hal ini bukan hanya masalah administratif, tetapi juga mengurangi potensi pemasukan pajak Tabanan.
"Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya proses balik nama kendaraan untuk memastikan pemungutan pajak yang adil dan tepat sasaran," tambahnya.
Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Sistem Opsen Pajak
Pendapatan dari pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu komponen penting dalam APBD kabupaten/kota. Oleh karena itu, pemungutan pajak yang tepat dan distribusi yang cepat menjadi prioritas.
"Pajak yang masuk ke provinsi harus segera diserahkan ke kabupaten/kota secara real-time harian," tegas Rudy. Sistem real-time ini sejalan dengan kebijakan Undang-Undang yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan akurasi pemasukan pajak.
Inisiatif Door to Door dan Sistem Notifikasi WA Blast
Untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak, UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah juga melakukan penagihan pajak secara door to door ke rumah warga yang tercatat belum melunasi pajak kendaraan mereka. Strategi ini bertujuan memberikan kesadaran langsung dan personal kepada wajib pajak.
Selain itu, inovasi berbasis teknologi juga telah diterapkan melalui program WA Blast. Rudy menjelaskan, "Ini adalah sistem notifikasi via Whatsapp yang mengingatkan masyarakat wajib pajak sebelum jatuh tempo, sehingga mereka tidak lupa dan terhindar dari denda keterlambatan."
Hasil Positif dan Tantangan di Lapangan
Meskipun operasi gabungan dan inisiatif lainnya menunjukkan hasil positif dalam jangka pendek, Rudy mengakui bahwa tantangan masih ada, terutama dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu.
"Kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat adalah kunci keberhasilan dari berbagai upaya yang kami lakukan. Kami berharap dukungan dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat di Bali," kata Rudy menutup wawancara.