JAKARTA - Dalam mengurus kesejahteraan keluarga yang telah meninggal dunia, penting bagi kita untuk mengetahui prosedur yang benar terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan. Status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus segera dinonaktifkan ketika ada peserta yang meninggal dunia. Hal ini krusial untuk mencegah penagihan iuran yang tidak perlu di masa mendatang. Banyak keluarga yang belum sepenuhnya sadar akan hal ini, sehingga kebijakan baru BPJS Kesehatan memberikan sedikit angin segar.
Menurut Rizzky Anugerah, Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, bagi peserta JKN yang telah meninggal dunia, tagihan yang mengalir setiap bulan dapat dihapuskan. “Tagihan BPJS Kesehatan yang dihapuskan dimulai sejak peserta tersebut meninggal dunia.
Hal ini menjadi kabar baik bagi keluarga yang lupa untuk menonaktifkan kepesertaan almarhum keluarga mereka. Namun, tetap saja, laporan resmi harus dilayangkan ke BPJS Kesehatan sesegera mungkin setelah kematian anggota keluarga terjadi.
Mengapa Laporan Penting?
Membiarkan kartu BPJS Kesehatan tetap aktif setelah peserta meninggal tidak hanya dapat membebani dengan tagihan yang tidak perlu, tetapi juga menghalangi proses kelancaran administrasi untuk peserta lainnya. Rizzky mendesak masyarakat agar segera melaporkan status kematian anggota keluarga ke BPJS Kesehatan untuk menonaktifkan kepesertaan. Dengan dukungan yang tepat, proses ini dapat dilakukan dengan mudah dan efisien.
Syarat Menonaktifkan Kepesertaan BPJS Kesehatan
Untuk menonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan milik peserta yang telah meninggal dunia, beberapa dokumen penting harus disiapkan oleh keluarga atau wali. Dokumen yang dibutuhkan meliputi:
- Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan, RT, atau kelurahan.
- Identitas diri almarhum seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Setelah menyiapkan dokumen tersebut, anggota keluarga atau wali peserta dapat mendatangi kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat untuk melanjutkan proses penonaktifan.
Alternatif: Layanan Pandawa
Selain metode konvensional dengan mengunjungi kantor cabang, BPJS Kesehatan juga menyediakan layanan daring yakni Pandawa. Melalui layanan ini, keluarga atau wali dapat melakukan proses penonaktifan melalui pesan WhatsApp ke nomor 08118165165 pada jam kerja.
Begini cara menonaktifkan BPJS Kesehatan bagi orang yang telah meninggal melalui Pandawa:
1. Kirim pesan WhatsApp ke nomor 08118165165 pada jam kerja.
2. Tunggu balasan yang berisi link untuk diakses maksimal satu jam.
3. Klik link tersebut dan pilih pengajuan Pengurangan Anggota Keluarga Pekerja Penerima Upah (PPU) atau Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.
4. Ikuti petunjuk lebih lanjut, unggah dokumen yang diminta, lalu kirimkan.
Setelah menuntaskan langkah-langkah ini, status kepesertaan JKN peserta yang bersangkutan akan nonaktif secara otomatis, dan tagihan iuran akan berhenti.
Pentingnya Konsistensi
Mengurus penonaktifan status juga membantu sinkronisasi data yang lebih baik untuk BPJS Kesehatan. Hal ini penting terutama mengingat bahwa JKN adalah program nasional. Ketidaksesuaian data dapat menyebabkan hambatan bagi keluarga atau peserta lainnya dalam memanfaatkan manfaat JKN dengan tepat.
Rizzky Anugerah menyatakan kepeduliannya: "Melaporkan status kematian ke BPJS Kesehatan bukan hanya tentang menghentikan tagihan semata, tetapi juga membantu sistem berfungsi lebih baik demi kepentingan seluruh masyarakat pengguna JKN."
Dengan penghapusan tagihan sejak tanggal kematian peserta, BPJS Kesehatan berupaya untuk memberikan keringanan dan kemudahan kepada keluarga yang ditinggal. Menyadari dan menjalankan prosedur ini menjadi tanggung jawab kita, agar sistem pelayanan kesehatan nasional tetap tertata dengan baik.
Menghadapi Masa Depan
Dalam konteks lebih luas, penting bagi publik untuk lebih memahami dan turut menjaga sistem JKN agar terus berkembang lebih baik. Edukasi menyeluruh serta peningkatan kesadaran tentang pentingnya pelaporan perubahan status peserta, seperti halnya kematian, menjadi langkah penting menuju perbaikan layanan kesehatan nasional.
Dengan adanya layanan seperti Pandawa yang mudah diakses secara online, ada lebih sedikit alasan untuk menunda pelaporan dan menonaktifkan status peserta. Sistem yang teratur tidak hanya memudahkan operasi BPJS Kesehatan tetapi juga memberi manfaat berkelanjutan bagi seluruh peserta JKN di Indonesia.
Dengan kesadaran dan tindakan proaktif dari masyarakat, diharapkan berbagai tantangan administratif dapat terus dikurangi seiring dengan waktu. Semakin cepat masyarakat bereaksi terhadap perubahan status keanggotaan JKN, semakin baik pula pelaksanaan dan efektivitas dari program kesehatan nasional yang telah dirancang demi kebaikan semua.