JAKARTA - Upaya pemerintah dalam menata kawasan permukiman kumuh kembali memasuki tahap konkret, khususnya di wilayah bantaran rel kereta api di Senen, Jakarta Pusat.
Program relokasi yang selama ini direncanakan kini mulai direalisasikan dengan penyediaan hunian layak bagi warga terdampak. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertata.
Penataan kawasan ini tidak hanya menyasar aspek estetika kota, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kesehatan warga yang selama ini tinggal di area rawan. Dengan kondisi permukiman yang berada sangat dekat dengan jalur kereta api, risiko kecelakaan serta persoalan sanitasi menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, relokasi ke hunian yang lebih layak dinilai sebagai solusi strategis yang mendesak untuk segera diwujudkan.
Penyediaan 324 Unit Hunian Tahap Awal Rampung Pertengahan Juni
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai merealisasikan tahap awal relokasi dengan menyiapkan ratusan unit hunian. Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pada fase pertama, sebanyak sekitar 324 unit hunian akan disiapkan bagi warga bantaran rel di kawasan Senen.
Hal tersebut disampaikan Maruarar usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 6 April 2026. Ia menargetkan pembangunan tahap awal ini dapat diselesaikan dalam waktu dekat, sehingga proses relokasi bisa segera dilakukan.
“Untuk tahapan pertama ini tanggal 15 Juni itu yang di Senen kan jadi sekitar 300 lebih ya, 324 kalau saya tidak salah angkanya, 15 Juni 2026,” ujar Maruarar.
Proyek ini menjadi prioritas karena merupakan tindak lanjut langsung dari kunjungan Presiden ke lapangan beberapa waktu lalu. Dengan adanya tenggat waktu yang jelas, pemerintah berupaya memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Total 824 Unit Disiapkan Bersama PT KAI untuk Relokasi Warga
Selain penyediaan hunian di kawasan Senen, pemerintah juga menyiapkan tambahan unit di lokasi lain di Jakarta. Dalam hal ini, kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program relokasi tersebut.
Maruarar menjelaskan bahwa terdapat sekitar 500 unit tambahan yang tengah dipersiapkan oleh pihak kereta api. Dengan demikian, total hunian yang disiapkan untuk program ini mencapai 824 unit.
“Kereta api juga sedang mempersiapkan 500 unit lagi. Jadi totalnya 824 unit,” jelasnya.
Hunian tersebut memang ditujukan bagi warga yang selama ini tinggal di kawasan sekitar rel kereta. Lokasi tersebut dinilai tidak layak huni karena berbagai faktor, termasuk risiko keselamatan dan kondisi lingkungan yang kurang sehat. Dengan relokasi ini, diharapkan warga dapat tinggal di tempat yang lebih aman dan nyaman.
Kolaborasi APBN, Danantara, dan Swasta Percepat Program Perumahan Rakyat
Dalam pelaksanaan program ini, pemerintah tidak hanya mengandalkan anggaran negara. Skema pembiayaan dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Pengelola Investasi Danantara serta sektor swasta.
Salah satu kontribusi signifikan datang dari Astra International melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Perusahaan tersebut berkomitmen untuk membangun sebanyak 1.000 unit rumah susun sebagai bagian dari dukungan terhadap program perumahan rakyat.
“Dari Astra itu sudah komit 1.000 rumah, rumah susun. Jadi kita akan siapkan tanahnya, kemudian yang bangun nanti Astra, kemudian diserahkan kepada negara,” kata Maruarar.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mempercepat realisasi program ini. Dengan melibatkan berbagai sumber pendanaan, proses pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
“Jadi gotong royong juga terjadi ada APBN, ada Danantara, dan juga ada swasta… biar bekerja dengan cepat,” tambahnya.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah perumahan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Skema Kepemilikan Masih Disusun Sambil Pembangunan Terus Dikebut
Terkait dengan status hunian yang akan ditempati warga, pemerintah saat ini masih merumuskan skema yang paling tepat. Berbagai opsi tengah dipertimbangkan, termasuk kemungkinan kombinasi antara sistem sewa dan kepemilikan.
Maruarar menyebutkan bahwa untuk sementara, sebagian besar hunian kemungkinan akan menggunakan skema sewa dengan harga yang terjangkau. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat segera menempati hunian tanpa harus menunggu regulasi selesai sepenuhnya.
“Kita sedang atur bagaimana kepemilikannya, ada yang kita pastikan ada dengan sewa juga. Sementara ini tentu cukup banyak yang bersifat sewa dengan harga yang terjangkau,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah mempercepat pembangunan fisik hunian. Sementara itu, penyusunan regulasi akan dilakukan secara paralel agar tidak menghambat proses relokasi.
“Kita bangun dulu aja biar cepat, sambil menyusul nanti aturannya kita persiapkan,” tegasnya.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap proses relokasi dapat berjalan lebih cepat tanpa mengabaikan aspek legal dan keberlanjutan program. Upaya ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam menciptakan hunian layak bagi masyarakat sekaligus menata kawasan perkotaan agar lebih tertib dan aman.