JAKARRTA - Upaya pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera kini memasuki fase yang lebih terstruktur.
Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi atas bencana yang terjadi pada akhir November 2025 ditargetkan rampung dalam waktu tiga tahun.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera yang terjadi di akhir November 2025 ditargetkan tuntas dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.
"Secara nasional telah ditetapkan beberapa waktu lalu bahwa target penyelesaian tuntas bencana Sumatera ini ialah dalam kurun waktu tiga tahun," kata Kepala BNPB Suharyanto di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Rabu.
Penetapan target tersebut menjadi acuan bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyelaraskan program pembangunan kembali wilayah terdampak. Dengan tenggat waktu yang jelas, proses pemulihan diharapkan berjalan lebih terarah dan terukur.
Rencana Induk Disusun Bappenas, Data Dikunci Februari 2026
Kepala BNPB mengatakan hal tersebut telah ditetapkan dalam Rencana Induk Rehabilitasi Rekonstruksi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mana datanya dikunci per 9 Februari 2026, dan tertera di masing-masing kementerian dan lembaga.
Rencana induk tersebut menjadi pijakan utama dalam menentukan kebutuhan anggaran, prioritas pembangunan, serta pembagian tugas antarinstansi. Dengan data yang telah dikunci, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan mengacu pada kebutuhan riil di lapangan.
Langkah ini juga menunjukkan adanya koordinasi lintas sektor dalam menangani dampak bencana secara menyeluruh, mulai dari perumahan, infrastruktur, hingga pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak.
Pembangunan Hunian Tetap Dilakukan Paralel
Salah satu fokus utama dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi adalah penyediaan hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang dan tanah longsor.
Untuk saat ini, ujar dia, sebagian hunian tetap untuk masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor telah dibangun di beberapa kabupaten dan kota yang bersifat komunal.
"Ini terpusat dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kemudian ada pula bantuan dari Buddha Tzu Chi dan sebagian dari Danantara," ujarnya.
Hunian komunal tersebut menjadi solusi bagi warga yang bersedia menempati kawasan terpusat yang telah disiapkan pemerintah. Pembangunan dilakukan melalui kolaborasi antara kementerian dan sejumlah pihak yang memberikan dukungan bantuan.
Sementara, yang bersifat in situ dimana masyarakat yang ingin hunian tetap dibangun di atas tanahnya sendiri, maka akan dibangun langsung oleh BNPB.
"Jadi ini tidak menunggu hingga hunian sementara (huntara) penuh, melainkan secara paralel. Bagi yang sudah bisa menunjukkan tanahnya segera kami bangun," jelas dia.
Pendekatan paralel ini memungkinkan percepatan pembangunan rumah permanen tanpa harus menunggu seluruh proses hunian sementara selesai. Warga yang memiliki lahan sendiri dan memenuhi persyaratan dapat langsung diproses pembangunannya.
Dana Stimulan dan Dukungan untuk Rumah Rusak
Selain pembangunan hunian tetap, perhatian juga diberikan kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan ringan maupun sedang. Lebih lanjut, terkait masyarakat terdampak bencana yang rumahnya mengalami rusak ringan ataupun sedang dan belum mendapatkan dana stimulan, ia menyampaikan mereka bisa mengajukan ulang. Selanjutnya, pemerintah pusat akan menyusulkan bantuannya.
Kebijakan ini memberi kesempatan bagi warga yang belum menerima bantuan untuk tetap memperoleh dukungan pemulihan. Pemerintah pusat berkomitmen menyalurkan dana stimulan sesuai data dan verifikasi yang berlaku.
Khusus untuk wilayah Sumbar dana stimulan per Selasa (3/3) diberikan kepada 126 kepala keluarga (KK) dengan nilai mencapai Rp2,8 miliar. Sementara, untuk ketiga provinsi terdampak bencana pemerintah telah menggelontorkan hingga Rp205 miliar.
Angka tersebut menunjukkan besarnya dukungan anggaran yang telah disalurkan dalam rangka percepatan pemulihan pascabencana. Dana ini mencakup berbagai kebutuhan, termasuk perbaikan rumah, pembangunan hunian tetap, dan dukungan infrastruktur lainnya.
Komitmen Jangka Menengah untuk Pemulihan Menyeluruh
Penetapan target tiga tahun menjadi penegasan bahwa pemulihan tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga berorientasi jangka menengah. Rehabilitasi dan rekonstruksi mencakup aspek fisik maupun nonfisik, termasuk penguatan ketahanan masyarakat terhadap potensi bencana di masa mendatang.
Dengan adanya Rencana Induk Rehabilitasi Rekonstruksi yang telah ditetapkan dan dukungan pendanaan yang terus berjalan, pemerintah berharap seluruh wilayah terdampak di Sumatera dapat pulih secara bertahap dan berkelanjutan.
BNPB menegaskan bahwa proses ini membutuhkan sinergi semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga pendukung lainnya. Target tiga tahun tersebut menjadi komitmen bersama untuk memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih aman dan layak setelah bencana yang terjadi pada akhir November 2025.