JAKARTA - Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak guna mempererat koordinasi penegakan hukum perpajakan. Pertemuan strategis ini berlangsung dengan penuh kehangatan di Mapolda Kepulauan Riau pada Kamis 26 Februari 2026 sebagai langkah awal memperkuat fondasi ekonomi wilayah. Kedua institusi sepakat bahwa kolaborasi lintas sektoral sangat krusial dalam menjaga stabilitas iklim investasi serta memastikan kepatuhan hukum di sektor penerimaan negara tersebut.
Komitmen Bersama Menjaga Kepatuhan Hukum Perpajakan Daerah
Kapolda Kepulauan Riau menekankan pentingnya peran Polri dalam mendukung tugas-tugas Direktorat Jenderal Pajak guna mengamankan target penerimaan negara yang telah ditetapkan tahun ini. Sinergi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha sehingga mereka merasa aman dan nyaman dalam menjalankan berbagai aktivitas investasi di Kepulauan Riau. Penegakan hukum yang tegas namun tetap humanis menjadi salah satu fokus utama dalam nota kesepahaman yang dibahas dalam pertemuan resmi tingkat daerah tersebut.
Pihak Kanwil DJP Kepulauan Riau menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan yang selama ini diberikan oleh jajaran kepolisian dalam proses pendampingan pengamanan di lapangan secara rutin. Kerja sama ini mencakup berbagai aspek mulai dari pertukaran data hingga penanganan kasus-kasus tindak pidana perpajakan yang berpotensi merugikan keuangan negara dalam skala besar atau kecil. Kedua belah pihak meyakini bahwa dengan koordinasi yang solid, setiap tantangan di bidang perpajakan dapat diselesaikan dengan cara yang lebih efektif dan efisien.
Mendorong Stabilitas Investasi Melalui Pengamanan Sektor Keuangan Negara
Stabilitas investasi di Kepulauan Riau sangat bergantung pada kondisi keamanan wilayah yang kondusif serta sistem administrasi perpajakan yang transparan dan bebas dari praktik pungutan liar. Polri berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk gangguan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk praktik-praktik ilegal yang merugikan sektor pajak pusat maupun daerah. Investasi yang sehat akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat luas di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau melalui penyerapan tenaga kerja yang lebih maksimal.
Dalam pertemuan pada Kamis 26 Februari 2026 tersebut, Kapolda juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai kaitan erat antara pembayaran pajak dengan kualitas layanan keamanan publik. Pendapatan negara yang optimal akan mendukung penyediaan fasilitas sarana dan prasarana kepolisian yang lebih modern demi melayani kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan juga tepat. Sinergi ini merupakan bentuk nyata dari integrasi antar instansi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance di tingkat wilayah provinsi.
Pertukaran Informasi Strategis dan Penanganan Perkara Pidana Pajak
Langkah teknis selanjutnya dari silaturahmi ini adalah penguatan tim terpadu yang bertugas menangani perkara-perkara khusus terkait dugaan manipulasi pajak oleh perusahaan maupun perorangan di wilayah perbatasan. Intelijen kepolisian akan bekerja sama secara lebih intensif dengan tim penyidik pegawai negeri sipil dari Direktorat Jenderal Pajak untuk mengendus adanya potensi tindak pidana korporasi. Kecepatan pertukaran informasi strategis menjadi faktor penentu dalam mencegah pelarian aset negara ke luar negeri yang sering terjadi di wilayah yang berbatasan langsung dengan mancanegara.
Kapolda Kepri memberikan instruksi kepada seluruh jajaran di bawahnya untuk memberikan bantuan penuh jika sewaktu-waktu personel pajak membutuhkan pengamanan saat melaksanakan tugas eksekusi di lapangan. Rasa aman bagi petugas pajak saat menjalankan kewajiban undang-undang merupakan bagian dari prioritas pengamanan objek vital nasional yang menjadi tanggung jawab penuh dari pihak institusi Kepolisian. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir gesekan fisik atau intimidasi dari oknum-oknum yang mencoba menghindari kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.
Visi Sinergitas Menuju Kepulauan Riau yang Lebih Maju 2026
Harapan besar disematkan pada pertemuan ini agar Kepulauan Riau dapat menjadi percontohan bagi daerah lain dalam hal kolaborasi penegakan hukum dan pengamanan penerimaan keuangan sektor negara. Pemulihan ekonomi nasional membutuhkan kerja keras dari semua pihak agar setiap rupiah yang seharusnya masuk ke kas negara dapat dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan bangsa. Kapolda Kepri optimistis bahwa hubungan harmonis antara Polda dan Kanwil DJP akan terus terjalin dengan sangat baik demi kemajuan daerah yang lebih signifikan dan berkelanjutan.
Silaturahmi ini diakhiri dengan komitmen untuk melakukan pertemuan rutin berkala guna mengevaluasi efektivitas kerja sama yang telah disepakati oleh kedua pucuk pimpinan instansi pemerintah tersebut. Masyarakat juga diimbau untuk tetap patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya karena kontribusi tersebut sangat berarti bagi keberlangsungan program-program sosial dan keamanan di wilayah Kepulauan Riau. Transformasi digital dalam sistem perpajakan dan pengawasan kepolisian akan terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin maju pada tahun 2026 yang penuh tantangan ini.
Peningkatan Integritas Personel Dalam Penegakan Hukum Terpadu
Integritas personel dari kedua belah pihak menjadi poin penting yang juga dibahas guna menghindari adanya praktik kolusi dalam penanganan kasus-kasus sensitif di bidang ekonomi dan perpajakan. Pengawasan internal akan diperketat agar setiap langkah penegakan hukum tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum dan tidak menyimpang dari standar operasional prosedur yang telah ditetapkan bersama. Profesionalisme anggota Polri dan petugas pajak di lapangan akan menjadi cermin dari kewibawaan negara di mata para investor domestik maupun investor asing yang menanamkan modalnya.
Kepulauan Riau sebagai gerbang investasi internasional memerlukan jaminan keamanan yang paripurna dari segala sisi termasuk kepastian regulasi yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi yang jujur dan adil. Dengan semangat baru di tahun 2026 ini, Polda Kepri dan Kanwil DJP Kepri siap bahu-membahu menjaga kedaulatan ekonomi wilayah dari berbagai ancaman kejahatan kerah putih yang merugikan. Pertemuan ini menjadi tonggak sejarah baru dalam penguatan sinergi instansi vertikal di Provinsi Kepulauan Riau untuk masa depan Indonesia yang lebih makmur, sejahtera, dan bermartabat tinggi.