JAKARTA - Wajah ketahanan pangan Indonesia diprediksi akan mengalami perubahan fundamental seiring dengan rencana reposisi strategis lembaga logistik pangan milik negara. Perum Bulog kini tengah bersiap meninggalkan jubah korporasinya untuk bertransformasi menjadi badan otonom yang memiliki kewenangan lebih luas dan kuat. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan Bulog akan mengelola sembilan bahan pokok (sembako) ketika berstatus badan otonom dalam memperkuat stabilisasi pasokan, keterjangkauan harga, dan ketahanan pangan nasional.
Langkah ini dipandang sebagai upaya negara untuk hadir lebih nyata di tengah pasar guna memastikan harga kebutuhan pokok tetap berada dalam jangkauan masyarakat luas. Rizal menjelaskan pengelolaan tersebut tidak hanya mencakup beras dan jagung, tetapi juga komoditas pangan lain, seperti minyak goreng, gula, telur, susu, kedelai, serta bahan pokok penting lainnya. Transformasi ini diharapkan mampu memutus rantai birokrasi yang selama ini menghambat kecepatan intervensi pasar.
Perluasan Portofolio: Mengelola Sembilan Bahan Pokok Utama
Visi ke depan bagi lembaga ini adalah menjadi integrator logistik yang tidak lagi terkotak pada komoditas tertentu saja. "Jadi, Bulog ke depan bisa mengelola dan mengendalikan sembilan bahan pokok. Bukan hanya beras dan jagung, tetapi nanti ada minyak, gula, telur, sampai dengan susu, bahkan kedelai dan lain sebagainya," kata Rizal dalam Talkshow Panen Fest 2026 di Jakarta.
Meskipun rencana besar ini tengah dimatangkan, operasional Bulog saat ini tetap berjalan sesuai mandat yang ada sambil mempersiapkan infrastruktur untuk tugas baru tersebut. Ia menyebutkan saat ini Bulog masih berfokus pada pengelolaan beras dan jagung sebagai komoditas utama, seiring tugas perusahaan sebagai lembaga logistik milik negara yang bertanggung jawab menjaga ketersediaan pangan. "Jadi, Bulog adalah lembaga ataupun BUMN yang dimiliki oleh negara yang bertugas untuk bertanggung jawab ketersediaan logistik. Yang mana untuk sementara saat ini kita fokus di beras dan jagung," ujarnya dikutip dari Antara.
Dukungan Politik dan Ambisi Mengulang Kejayaan Masa Lalu
Proses transformasi ini mendapatkan dorongan kuat dari eksekutif maupun legislatif. Ia menuturkan rencana perluasan peran Bulog sejalan dengan konsep yang dibahas pemerintah bersama Komisi IV DPR, yang mendorong penguatan peran lembaga tersebut dalam pengelolaan logistik pangan nasional. Fokus utamanya adalah menyelaraskan langkah menuju swasembada yang lebih mandiri.
Arah kebijakan ini juga mencerminkan visi besar dari pucuk pimpinan negara yang menginginkan kembalinya fungsi Bulog sebagai penyangga utama. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto juga mengharapkan agar Bulog berkembang menjadi lembaga yang lebih besar dan berperan luas dalam stabilisasi pangan. Rizal juga menginginkan dapat membawa Bulog sebagaimana pernah dijalankan pada masa kepemimpinan Bulog era sebelumnya yang mengelola berbagai komoditas strategis.
"Bapak Presiden Republik Indonesia berharap Bulog ke depan menjadi lebih besar. Diharapkannya seperti dahulu, zamannya Pak Bustanil Arifin (mantan kepala Bulog pada era Orde Baru, dari tahun 1973 hingga 1993)," beber Rizal. Nostalgia terhadap efektivitas Bulog di era tersebut menjadi inspirasi bagi model otonomi yang sedang dirancang saat ini.
Target Realisasi 2026 di Bawah Koordinasi Legislatif
Saat ini, payung hukum dan mekanisme teknis dari perubahan status ini sedang digodok di parlemen. Lebih lanjut, dia mengatakan saat ini proses penguatan peran Bulog tersebut masih dalam tahap pembahasan di Komisi IV DPR yang membidangi urusan di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan.
Harapan besar digantungkan pada tahun 2026 sebagai titik balik bagi efektivitas kontrol pangan nasional. Ia berharap rencana menjadikan Bulog sebagai badan otonom dengan kewenangan mengelola sembilan bahan pokok dapat terwujud pada 2026, sehingga peran stabilisasi pangan nasional semakin kuat dan efektif. "Saat ini sedang digodok oleh ibu (Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto). Mudah-mudahan di tahun 2026 ini bisa terwujud," kata Rizal.
Meninggalkan Paradigma Profit Menuju Fungsi Penyangga
Esensi dari transformasi Perum Bulog menjadi badan otonom ini sebenarnya terletak pada perubahan prinsip kerja institusi. Diketahui, rencana transformasi ini pertama kali diumumkan pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan yang jelas: mengutamakan pelayanan publik di atas keuntungan semata.
Dengan adanya transformasi Bulog, perusahaan pelat merah tersebut tidak perlu lagi memperhitungkan untung rugi, seperti fungsi yang saat ini dijalankan sebagai korporasi atau BUMN. Hal ini krusial agar Bulog memiliki fleksibilitas penuh dalam melakukan intervensi harga saat terjadi gejolak di pasar tanpa terbebani oleh target dividen.
Bulog disebut harus kembali menjadi lembaga yang tidak komersial untuk dapat mencapai swasembada pangan, dengan menjadi penyangga pasokan dan stabilisasi harga pangan nasional. Diharapkan transformasi ini bisa cepat berjalan guna mendukung swasembada pangan yang ditargetkan bisa tercapai pada 2027. Melalui badan otonom ini, Bulog diproyeksikan menjadi ujung tombak dalam menjaga perut rakyat tetap kenyang dan harga pasar tetap tenang.