JAKARTA - Dinamika industri penerbangan nasional kembali membawa perubahan signifikan bagi aksesibilitas transportasi udara di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. PT Garuda Indonesia Tbk secara resmi telah mematangkan rencana pengalihan operasional rute Jakarta-Tanjungpinang di Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF). Meskipun maskapai layanan penuh (full service) tersebut dijadwalkan akan "pamit", pihak manajemen telah menyiapkan strategi mitigasi dengan memperkuat kehadiran anak usahanya, Citilink, guna memastikan konektivitas antara pusat pemerintahan Kepri dengan ibu kota negara tetap terjaga setiap harinya.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya harmonisasi armada yang dilakukan oleh maskapai pelat merah tersebut di sejumlah wilayah di Indonesia. Bagi masyarakat Tanjungpinang dan Bintan, kebijakan ini membawa konsekuensi pada perubahan pola layanan, namun di sisi lain memberikan kepastian frekuensi penerbangan yang lebih stabil di masa transisi.
Optimalisasi Citilink sebagai Solusi Konektivitas Setiap Hari
Sebagai jawaban atas rencana penghentian layanan armada utama, PT Garuda Indonesia Tbk menyiapkan maskapai Citilink untuk menggantikan operasional maskapai Garuda Indonesia yang rencananya mulai berhenti melayani rute Tanjungpinang-Jakarta di Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) pada 10 Februari 2026. Keputusan ini diambil agar jalur udara yang sangat vital bagi perekonomian lokal tidak mengalami kekosongan layanan.
Wakil Gubernur (Wagub) Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menjelaskan bahwa meskipun merek layanan berubah, komitmen penyediaan armada justru diperkuat dari sisi frekuensi. "PT Garuda Indonesia memang akan menghentikan rute penerbangan Garuda Indonesia Jakarta-Tanjungpinang. Namun sebagai gantinya, mereka akan mengoperasikan armada Citilink setiap hari atau tujuh hari penuh selama seminggu," ungkap Nyanyang di Tanjungpinang.
Kepastian transisi ini didapatkan setelah Wagub Nyanyang melakukan pertemuan intensif dengan Manajemen PT Garuda Indonesia di Jakarta pada hari Rabu sebelumnya. Kehadiran Wagub yang didampingi sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait juga merupakan tindak lanjut dari surat resmi Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, yang dilayangkan pada awal Januari 2026 mengenai permohonan keberlanjutan layanan Garuda Indonesia.
Strategi Harmonisasi Armada di Berbagai Bandara Nasional
Penghentian operasional maskapai Garuda Indonesia ternyata tidak hanya menyasar wilayah Kepulauan Riau saja. Menurut keterangan dari pihak manajemen, langkah ini merupakan bagian dari kebijakan korporasi berskala nasional. Nyanyang mengatakan penghentian operasional maskapai Garuda Indonesia tidak hanya berlaku di Bandara RHF Tanjungpinang, tetapi juga di beberapa bandara lain di Indonesia. "Ada delapan atau sembilan bandara di Indonesia," ujar dia menjelaskan konteks kebijakan tersebut.
Direktur Komersial PT Garuda Indonesia, Reza Aulia Hakim, memberikan penegasan bahwa langkah ini diambil dalam rangka efisiensi dan peningkatan performa perusahaan secara menyeluruh. Ia menjelaskan bahwa penghentian operasional di sejumlah titik itu disebabkan oleh proses harmonisasi dan optimalisasi armada yang tengah dilakukan perusahaan. Kendati demikian, Reza memberikan sinyal positif bagi masa depan bandara RHF. "Maskapai Garuda dimungkinkan kembali akan beroperasi di Bandara RHF Tanjungpinang pascaharmonisasi dan optimalisasi armada," katanya singkat.
Upaya Diplomasi Pemprov Kepri demi Keberlanjutan Layanan
Meski Citilink telah disiapkan sebagai pengganti, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tetap berupaya keras agar Garuda Indonesia tetap bersiaga di Tanjungpinang. Wagub Nyanyang secara langsung meminta kepada manajemen maskapai nasional tersebut agar tidak sepenuhnya menghentikan operasional mereka di Bandara RHF. Pemprov Kepri bahkan telah menyiapkan "garansi" berupa kebijakan internal untuk menjaga tingkat keterisian penumpang.
Komitmen tersebut diwujudkan dengan memastikan seluruh keberangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Kepri yang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta wajib menggunakan maskapai Garuda Indonesia dari Bandara RHF. Langkah ini diharapkan menjadi stimulan ekonomi bagi maskapai. "Kita juga akan membicarakan hal ini agar dua pemerintahan daerah di Pulau Bintan, yakni Pemkot Tanjungpinang dan Pemkab Bintan untuk melakukan kebijakan serupa," tuturnya. Sebagai informasi, Pulau Bintan merupakan pusat administrasi bagi tiga entitas pemerintahan sekaligus.
Pertimbangan Investasi dan Proyeksi Lonjakan Penumpang
Alasan lain yang menjadi posisi tawar pemerintah daerah adalah status Pulau Bintan sebagai salah satu magnet investasi dan pariwisata utama di Indonesia. Keberadaan maskapai full service dinilai sangat krusial bagi kenyamanan para investor dan wisatawan mancanegara. Selain itu, dalam jangka pendek, terdapat momentum besar yang diprediksi akan meningkatkan jumlah penumpang secara signifikan dari Jakarta ke Tanjungpinang.
Nyanyang memaparkan bahwa beberapa bulan ke depan akan ada perayaan besar seperti Imlek, Capgomeh, hingga Hari Raya Idul Fitri yang dipastikan akan menggenjot angka perjalanan udara. Atas dasar itulah, Pemprov Kepri mengajukan permohonan penundaan rencana tersebut. "Kita minta Garuda Indonesia setidaknya memperpanjang rencana penghentian operasional hingga April atau setelah lebaran Idul Fitri sembari mengevaluasi kembali rencana sebelumnya," jelas Nyanyang.
Perubahan Pola Layanan Penerbangan di Bandara RHF
Selama ini, kehadiran kedua maskapai di bawah naungan Garuda Indonesia Group tersebut telah saling melengkapi kebutuhan warga Tanjungpinang. Citilink dan Garuda Indonesia sama-sama beroperasi melayani rute penerbangan Jakarta-Tanjungpinang dan sebaliknya. Secara teknis, Citilink sebelumnya melayani frekuensi empat kali dalam seminggu, sementara Garuda Indonesia melayani tiga kali penerbangan dalam seminggu.
Dengan adanya kebijakan baru yang mulai berlaku pada 10 Februari 2026 mendatang, peran Citilink akan menjadi tulang punggung utama dengan jadwal terbang setiap hari. Perubahan ini menandai fase baru dalam pengelolaan transportasi udara di ibu kota Kepulauan Riau, di mana efisiensi operasional maskapai harus beradu dengan aspirasi pemerintah daerah yang menginginkan layanan transportasi kelas premium tetap bertahan di wilayahnya.