JAKARTA - Upaya menjaga stabilitas pangan nasional terus dilakukan oleh Perum Bulog. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi sorotan adalah penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Hingga pertengahan September 2025, realisasi penyaluran beras SPHP telah mendekati angka 400 ribu ton, tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bahwa capaian ini menunjukkan komitmen nyata Bulog dalam menjaga ketersediaan pangan dengan harga terjangkau. “Penyalurannya sampai dengan hari ini lebih kurang sudah masuk hampir 400 ribu ton,” ujarnya.
Menurut Rizal, beras SPHP telah menjangkau masyarakat melalui jalur distribusi yang luas. Tidak hanya lewat pengecer di pasar tradisional, beras ini juga hadir melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, retail modern, hingga Rumah Pangan Kita (RPK) yang dikelola Bulog. Kehadiran beragam saluran distribusi tersebut membuat masyarakat semakin mudah memperoleh beras dengan harga stabil sesuai ketentuan pemerintah.
Gerakan Pangan Murah Turut Dukung Distribusi
Selain melalui mitra penyalur reguler, Bulog juga memperluas jangkauan distribusi lewat Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini dijalankan serentak di seluruh Indonesia sebagai upaya mendekatkan akses pangan kepada masyarakat. GPM terbukti efektif dalam meringankan beban belanja rumah tangga, sekaligus memperkuat daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga pangan.
Hasilnya terlihat jelas pada indikator inflasi. Rizal mengungkapkan, penyaluran beras SPHP telah menurunkan angka inflasi daerah secara signifikan. “Inflasi yang semula terjadi di 214 kabupaten/kota kini turun menjadi hanya 100 kabupaten/kota,” jelasnya. Data ini menegaskan bahwa kehadiran beras SPHP tidak hanya menjaga stabilitas pasokan, tetapi juga berdampak nyata pada pengendalian harga di lapangan.
Target Penyaluran Hingga 1,3 Juta Ton
Bulog menargetkan total penyaluran beras SPHP mencapai 1,3 juta ton hingga akhir 2025. Dengan target harian rata-rata 6 ribu ton, Bulog optimistis sasaran tersebut bisa tercapai. Capaian mendekati 400 ribu ton pada September ini menjadi bukti bahwa program berjalan sesuai jalur yang diharapkan.
Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 26.071 ton atau 16,9 persen dari total nasional. Dari angka tersebut, sebagian besar disalurkan melalui mitra pengecer dengan kontribusi 55,32 persen. Sementara penyaluran melalui GPM sebesar 5,51 persen, dan sisanya 22,27 persen berasal dari berbagai kegiatan lain.
“Jadi menurut kami ini sudah cukup baik, dalam arti sudah luar biasa, khususnya yang melalui mitra pengecer,” kata Rizal. Hal ini menunjukkan peran strategis jaringan pengecer dalam memastikan beras SPHP sampai langsung ke tangan masyarakat.
Harga Eceran Tertinggi Sesuai Zona
Beras SPHP yang digelontorkan Bulog berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Penjualan dilakukan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 12.500 per kilogram untuk zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Untuk zona 2 yang mencakup wilayah Sumatera selain Lampung dan Sumsel, Nusa Tenggara Timur, serta Kalimantan, harga ditetapkan Rp 13.100 per kilogram. Sementara untuk zona 3 yang meliputi Maluku dan Papua, harga berada pada level Rp 13.500 per kilogram.
Skema harga sesuai zonasi ini dirancang agar distribusi beras SPHP tetap terjangkau di seluruh pelosok negeri. Selain itu, penerapan HET memastikan adanya standar harga yang adil antara wilayah dengan mempertimbangkan ongkos distribusi yang berbeda-beda.
Cadangan Beras Pemerintah Aman
Rizal menegaskan bahwa stok cadangan beras pemerintah di gudang Bulog saat ini dalam kondisi aman. Per 15 September 2025, total cadangan beras pemerintah yang tersedia mencapai 3,9 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,95 juta ton atau 75 persen merupakan hasil pengadaan dalam negeri. Adapun sisanya berasal dari pengadaan luar negeri yang dilakukan pada 2024 atas penugasan langsung dari pemerintah.
Ketersediaan cadangan ini menjadi jaminan bahwa pasokan beras SPHP akan tetap terjaga hingga akhir tahun, meskipun terjadi peningkatan permintaan di pasar. Hal ini juga memberikan kepastian bahwa masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kelangkaan atau lonjakan harga beras di kemudian hari.
Dampak Positif Bagi Ekonomi dan Masyarakat
Program SPHP tidak hanya berdampak pada pengendalian inflasi, tetapi juga memberikan kepastian harga bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan harga beras yang terkendali, beban biaya hidup menjadi lebih ringan. Selain itu, stabilitas harga pangan juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah karena menjaga daya beli dan konsumsi rumah tangga.
Bagi pemerintah, keberhasilan program ini juga menjadi instrumen penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Keberadaan cadangan beras yang memadai, didukung oleh distribusi yang luas, menjadi fondasi bagi stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.
Lebih jauh, sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, dan mitra distribusi akan semakin memperkuat efektivitas program. Dengan dukungan masyarakat, SPHP diharapkan tidak hanya menjaga harga beras tetap stabil, tetapi juga menjadi simbol keberhasilan kebijakan pangan yang berpihak pada rakyat.
Keberhasilan penyaluran beras SPHP hingga hampir 400 ribu ton membuktikan bahwa langkah Bulog dalam menjaga stabilitas pangan berada di jalur yang tepat. Dengan target 1,3 juta ton hingga akhir tahun, cadangan beras pemerintah yang aman, serta harga eceran tertinggi yang terkendali, masyarakat dapat merasakan langsung manfaat program ini.
Sebagaimana disampaikan Rizal, keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama semua pihak, terutama mitra distribusi yang berperan besar menyalurkan beras ke masyarakat. Melalui sinergi yang terjaga, Bulog optimistis program SPHP dapat terus memberi kontribusi positif bagi pengendalian inflasi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat Indonesia.